Showing posts with label pendampingan. Show all posts
Showing posts with label pendampingan. Show all posts

Listrik Rp 10.000,00 Per Bulan di Pulau Terdepan


Di tepian dermaga Lamdesar Barat, Pulau Larat, saya bertemu dengan kelompok pengelola pembangkit listrik tenaga surya, mereka menamakan dirinya "Faduk Mavu", padanan filosofi Cahaya Pengetahuan. Hadirnya terang dan cahaya di pulau terdepan pertanda ikhwal peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan, begitu harapan masyarakat sewaktu Rapat Negeri digelar. Faduk Mavu menjadi tumpuan keberlanjutan pengelolaan energi matahari di desa tepian Arafura tersebut.

Mari tengok ke belakang dan realitas, adanya kondisi mangkrak bantuan-bantuan dari pemerintah maupun pihak lain, karena kurangnya perhatian pada pembangunan manusia, penyiapan sumber daya untuk mengelola bantuan tersebut. Mengapa? Karena dengan adanya penyiapan sumber daya manusia untuk mengelola, keberlanjutan akan kesadaran kepemilikan dan kebutuhan bersama menjadi sebuah bagian dari nadi kehidupan masyarakat.

***

Tahun 2014, merupakan sebuah catatan masyarakat Lamdesar Barat, Pulau Larat. Sebuah desa pesisir di pulau terdepan, bilangan jarak 300 mil dari Darwin, Australia  ini, mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal dengan kapasitas 50 kwp (kilowatt-peak). Hal ini menjawab kebutuhan listrik di pulau terdepan.

Kehadiran fasilitator pulau terdepan merupakan teman bagi masyarakat dalam mengelola bantuan tersebut, akhirnya dibentuklah kelompok masyarakat pengelola (KMP). Masyarakat juga dilibatkan semenjak awal pembangunan, hal ini guna menunbuhkan rasa keberpihakan dan kepemilikan bersama. Gotong royong sudah menjadi ruh negeri ini. Dari anak sekolah sampai kakek nenek ikut membantu proses pembangunan PLTS yang diawali dengan doa dan upacara adat. Mereka mengambil porsi keterlibatan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ada yang membangun fondasi panel surya, memikul baterai, membersihkan areal, menyediakan makanan dan minuman dan banyak cerita menarik lainnya.

Dalam perjalanan proses pendampingan, sudah ada kesepakatan dalam musyawarah desa mengenai aturan dalam pengelolaan (AD/ART), besarnya iuran tiap bulan, kerja bakti membersihkan areal PLTS, hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan untuk menjaga kelangsungan pembangkit.
Proses pendampingan selalu ada cerita tersendiri. Ada cerita sukses dan sebaliknya, ada cerita "lecet" di pertengahan jalan. Justru proses "lecet" ini yang akan mendewasakan semua pihak dari masyarakat maupun pendamping. 

Bukan seberapa banyak kita jatuh, tetapi apakah kita mau bangkit dan berdiri kembali?

Ketika memasuki bilangan menjelang akhir tahun 2015, terjadi keresahan yang menjadi buah bibir masyarakat. Setelah ditelusur karena adanya salah satu oknum masyarakat yang menyambung kabel secara ilegal, sehingga mengakibatkan kerusakan pada salah satu komponen PLTS. Dengan adanya kerusakan tersebut, menjadi pelajaran cukup berharga bagi masyarakat, karena ketika sebelumnya di malam hari terang, sekarang gelap dan kembali menggunakan lampu minyak atau genset warga.

Adanya kemarahan dari masyarakat terhadap oknum tersebut, menjadikannya sebuah musyawarah panjang dalam Rapat Negeri yang dipimpin oleh kepala desa. Pemberlakuan sanksi dan hukuman pun diberikan, begitu juga dengan sanksi sosial secara tidak langsung dari masyarakat itu sendiri. Saat adanya kerusakan, kelompok pengelola sudah mengerti prosedur pelaporan yang harus dijalankan. Dimulai dari pemerintah desa sampai pemerintah kabupaten. Memang butuh proses bertahap, tetapi kelompok sudah melaksanakan prosedur yang sesuai.

Jawaban atas perbaikan akhirnya datang juga di tahun 2016, dalam kurun waktu sekitar 6 bulan kerusakan, komponen tetap dipelihara dan terjaga dengan baik. Setelah adanya perbaikan, digelar kembali ajang Rapat Negeri yang dipimpin oleh Kepala Desa untuk berkomitmen bersama masyarakat dalam menjaga dan mengelola PLTS. Kini mereka menyadari bahwa pengelolaan merupakan tanggung jawab bersama.

Dengan iuran Rp 10.000/bulan, masyarakat kembali menikmati kerlip cahaya di malam gulita. Iuran tersebut dikumpulkan untuk memberikan apresiasi kinerja kelompok pengelola dan perawatan PLTS. Saat ini sekitar 188 KK, 742 jiwa merasakan manfaat dari tiga buah mata lampu yang terpasang di tiap rumah. Geliat anak-anak belajar mulai tambah semarak, ibu-ibu mengelupas kulit kacang tanah dan membuat kain tenun serasa ada harmoni dalam bunyi ombak pecah di karang ujung desa.

Di lain kesempatan, pemerintah desa akan memasukkan anggaran perawatan PLTS jangka panjang dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes. Satu lagi bentuk bukti konkrit dari masyarakat pulau terdepan dalam menjaga sarana prasarana. Pengelolaan bantuan berbasis masyarakat menjadi kepemilikan bersama untuk sebuah keberlanjutan. Pulau terdepan mengajarkan contoh kearifan dan arti sebuah tanggung jawab. Kunci keberlanjutan dari adopsi teknologi terletak pada kolaborasi aspek teknis dan sosial. Dukungan teknis berupa pelatihan operator pengelola dan transfer ilmu menjadi bagian yang tak terpisahkan. Perlahan tapi pasti, kolaborasi membuka ruang diskusi dan partisipasi untuk proses kemajuan pulau terdepan.

Pemberian bantuan sarpras berupa teknologi baru (contoh PLTS) tanpa adanya keterlibatan, penyiapan sumber daya manusia untuk mengelolanya dan dukungan teknis yang bisa diakses, bisa jadi hanya sebuah pepesan kosong untuk bicara keberlanjutan! 

Mari berkolaborasi untuk pulau terdepan NKRI!

*artikel ini menjadi headline di Kompasiana, 19/2

spacer

Lima Bonus dari PPKT

Selama proses pendampingan yang dilakukan fasilitator di Pulau Larat, tidak sedikit hal-hal yang didapatkan yang telah memberi pelajaran maupun pengalaman berharga. Selama kurang lebih delapan bulan hidup dan tinggal bersama masyarakat, menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, serta melibatkan diri langsung dalam setiap aktivitas yang kiranya bisa memperat hubungan fasilitator dengan masyarakat dan seluruh stakeholder yang berkepentingan. Berikut uraian singkat pembelajaran berharga yang fasilitator dapatkan selama hidup bersama masyarakat di Pulau Larat:

A. Membangun Indonesia dari Pinggiran
Membangun Indonesia dari Pinggiran, merupakan sebuah perwujudan nawacita dari Presiden RI Bapak Joko Widodo dalam mengawal pembangunan negeri dimulai dari perbatasan dan daerah terdepan Indonesia. Sudah selayaknya sebagai anak bangsa, kita juga ikut mengawal niat dan aksi baik ini demi mewujudkan sebuah taman garda terdepan yang menjadi idaman setiap warga negara. Program pendampingan efektivitas sarana dan prasarana (Prakarsa) di pulau-pulau terluar merupakan implementasi dari nawacita membangun Indonesia dari pinggiran sebagai buah kerjasama antara DFW Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengawal pembangunan di pulau-pulau kecil terluar (PPKT) Indonesia. Menjadi seorang fasilitator untuk mendampingi kelompok pengelola sarana dan prasarana bantuan dari pemerintah bukanlah sebuah hal yang mudah. Terkait bagaimana merubah pola pikir masyarakat mengenai bantuan itu sendiri, peran kami untuk memberikan penyadaran terhadap masyarakat bahwasanya aset itu milik mereka, milik masyarakat, sehingga perlu adanya perhatian dan perawatan dari masyarakat. Kami terus berproses dalam kurun waktu delapan bulan mendampingi kelompok pengelola desalinasi, PLTS, abon ikan dan jetty apung. Lambat laun kelompok mulai berbenah diri, mulai nampak capain dambaan, mulai mengerti akan arti sebuah pengelolaan begitu juga dengan masyarakat setempat. Membangun Indonesia dari pinggiran bukanlah sebuah keniscayaan, tetapi sebuah sentuhan dan optimisme bahwa Indonesia dibangun dari sentuhan hangat kolaborasi dari berbagai pihak yang peduli.


B. Partisipasi dan Apresiasi
Pembangunan di pulau-pulau kecil terluar (PPKT) pada dasarnya sebagai sebuah rangkaian upaya pembangunan nasional yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaksud dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamain abadi dan keadilan sosial. Membangun desa-desa di PPKT memerlukan serangkaian partisipatif kolaboratif dari segenap elemen masyarakat yang ada, dimaksudkan agar aspirasi dari berbagai kebutuhan dapat ditampung dengan baik. Selama bertugas di pulau terluar, saya pribadi belajar banyak hal mengenai arti sebuah partisipasi. Saya menjadi saksi saat mengikuti sebuah Rapat Negeri di suatu desa. Rapat negeri ini dihadiri oleh segenap elemen masyarakat dari pemerintah desa, adat, majelis agama, pendidik, masyarakat umum. Rapat negeri bertujuan untuk membahas mengenai pembangunan desa yang sudah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD). Saat rapat negeri berlangsung, saya sebagai fasilitator juga menyampaikan ide dan pendapatnya mengenai keberlanjutan pengelolaan bantuan yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Selain itu apresiasi dari pemerintah pusat atas pencapaian pengelolaan menjadi sebuah pengalaman berharga untuk pengelola bantuan, seperti teknisi dan operator kelompok masyarakat pengelola (KMP) PLTS Faduk Mavu Desa Lamdesar Barat, Pulau Larat yang diberangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan PLTS pada bulan Agustus 2016. Begitu juga dengan teknisi kelompok desalinasi Tavarsina desa Ritabel diberangkatkan pada awal bulan Oktober 2016 untuk Bimtek Teknis Desalinasi di Kota Tual, Provinsi Maluku.

C. Belajar Toleransi dari Sudut Negeri


Toleransi itu bukan hanya diajarkan, tetapi juga dirasakan secara langung dari guru kehidupan. Selama delapan (8) bulan tinggal dan menyelami kehidupan masyarakat di Pulau Larat, fasilitator belajar banyak hal mengenai arti sebuah toleransi. Tersebutlah pada sebuah desa di mana ada PLTS, fasilitator tinggal bersama orang tua angkat dan menjadi satu-satunya muslim di desa tersebut. Saat itu sudah memasuki bulan Ramadhan, begitu juga dengan fasilitator menjalankan ibadah puasa. Orang tua angkat sudah menyiapkan makanan dan minuma untuk berbuka ketika menjelang waktu berbuka itu tiba, bahkan terus menanyakan keadaan fasilitator apakah masih kuat, masih sehat, bagaimana kondisi tubuh. Ini sebuah perhatian tulus dan seorang orang tua angkat di sebuah desa pulau terluar.

D. Sekolah Kepemimpinan dan Pengembangan Diri
Tinggal bersama dengan masyarakat dalam jangka waktu tertentu dalam proses pendampingan merupakan sekolah kepemimpinan bagi fasilitator. Ada banyak dimensi kepemimpinan yang berkembang dari fasilitator seperti Facilitating for Change (mendorong orang lain untuk mencari kesempatan melakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda dan inovatif dalam menghadapi masalah dan peluang; memfasilitasi terjadinya penerapan dan penerimaan perubahan di tempat kerja), initiation acting (aksi inisiatif), decision making (kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami isu, masalah serta peluang; membandingkan data dari berbagai sumber untuk menarik kesimpulan; menggunakan pendekatan yang efektif untuk memilih serangkaian tindakan atau menyusun solusi yang tepat; mengambil tindakan yang konsisten dengan fakta, keterbatasan dan konsekuensi yang ada), dan Building Positif Working Relationships/BPWR (kemampuan untuk mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan kerja).

E. Pemahaman Akar Rumput
Grass root understanding (pemahaman akar rumput) merupakan sebuah modal bagi setiap anak bangsa untuk memahami apa yang terjadi di tingkat paling bawah. Realitas dan kondis real yang terjadi dalam pergulatan kehidupan masyarakat khususnya di pulau-pulau kecil terluar. Menjadi seorang fasilitator merupakan sebuah kesempatan berharga untuk memahami dan mendalami geliat permasalahan yang terjadi di masyarakat. Diharapkan kita dapat menyerap sebanyak apapun yang dapat kita lihat dan rasakan atas realitas yang ada, sebagai dasar yang kuat untuk menjadi pemimpin di masa mendatang. Dengan pemahaman akar rumput, seorang pemimpin diharapkan dapat menyentuh sampai ke tingkat akar rumput.

spacer

Menimba Kearifan dari Pulau Terluar


Kalwedo, kidabela!
Membawa semangat kalwedo dalam ruh setiap kehidupan masyarakat Maluku, terutama di kepulauan Tanimbar, kita semua bersaudara, kita semua harus bersatu. Inilah semangat kolaborasi sedari dulu yang ingin dibawa dan dibuat lebih “keren” di masa sekarang. Mengapa? Maluku Tenggara Barat sebagai salah satu lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT) memerlukan kolaborasi, gandeng tangan serta turun tangan dari semua pihak. Bukan hanya tugas dari pemerintah daerah saja, tetapi didukung dengan semangat “Kalwedo” dari seluruh elemen masyarakat Tanimbar.

Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan salah satu kabupaten Kepulauan di Provinsi Maluku yang terkonsentrasi pada gugus Kepulauan Tanimbar dengan luas keseluruhan 52.995,20 km2 yang terdiri dari wilayah daratan seluas 10.102,92 km2 (19,06%) dan wilayah perairan seluas 42.892,28 km2 (80,94%). Jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 174 dan 122 diataranya telah bernama, panjang garis pantai sekitar 1623.27 km dan 4 (empat) pulau kecil terluar sebagai titik pangkal perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Australia menjadikan kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai kawasan yang sangat strategis.

Sebagaimana diatur dalam Perpres 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar mengandung 3 prinsip, yaitu: wawasan nusantara, berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Sehingga, perlu adanya sebuah pendampingan untuk menunjang kebutuhan dan menggali potensi masyarakat yang diimplementasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikananan melalui Dirjen Pengeloaan Ruang Laut dengan melatih dan mengirimkan para fasilitator pulau-pulau kecil terluar berpenduduk. Adapun komponen program pendampingan pulau-pulau kecil terluar terdiri atas:

  1. Penguatan data dan Informasi di PPKT. Adanya pemetaan isu, tokoh masyarakat, profil pulau dan pendamingan pernecanaan desa.
  2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Kelompok Masyarakat Pengelola (KMP) sarana dan Prasarana yang menjadi fokus pendampingan. Pendampingan penguatan kapasitas SDM, pelatihan teknis dan manajemen, penguatan kelembagaan dan pengembangan program inisiatif.
  3. Pengembangan kemitraan dan kerjasama. Adanya identifikasi dan fasilitasi mitra potensial, pengembangan usaha ekonomi produktif serta pengembangan program inisiatif KMP.

Pulau Larat dengan luas wilayah sekitar 124,89 Km2 merupakan salah satu dari empat pulau kecil terluar di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang berdasarkan Perpres 78 tahun 2005 termasuk salah satu pulau terluar dari 92 pulau terluar berpenduduk yang ada di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga. Pulau Larat terletak di sebelah utara dari Pulau Yamdena (pulau terbesar di Kabupaten Maluku Tenggara Barat). Secara administrasi seluruh desa-desa di Pulau Larat termasuk dalam wilayah Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku. Berdasarkan data BPS MTB, 2014 Kecamatan Tanimbar Utara terdiri dari 8 desa dan 1 kampung dan khusus di Pulau Larat hanya terdiri dari 7 desa. Secara keseluruhan desa-desa di Pulau Larat terletak di sepanjang pesisir utara Pulau. Ketujuh desa di Pulau Larat tersebut antara lain Desa Ritabel, Desa Ridool, Desa Watidal, Desa Keliobar, Desa Kelaan, Desa Lamdesar Barat dan Desa Lamdesar Timur.

Pulau Larat merupakan pulau yang sudah memiliki infratruktur sarana dan prasarana yang memadai, seperi pelabuhan kapal barang, fery dan dermaga Jety Apung. Terdapat kantor pemerintahan, kantor Camat, Kantor KB, pos militer, kantor Pos dan Bank BRI. Saat ini sedang dilakukan proses pengerjaan jalan Trans Larat yang akan menghubungkan semua desa-desa di Pulau Larat, sehingga dapat mempercepat persebaran dan pertumbuhan ekonomi serta aksesbilitas yang memadai.

Masyarakat di Pulau Larat cukup beragam jenis mata pencahariannya. Ada yang berprofesi sebagai guru, PNS, nelayan, petani dan pembudidaya rumput laut. Potensi terbesar di Pulau Larat adalah perikanan tangkap, budidaya rumput laut dan kacang tanah. Saat ini harga rumput laut mengalami penurunan, yaitu Rp 3.000 - 4.000 per kg rumput laut kering. Hal ini sangat dirasakan betul oleh pembudidaya, sehingga beberapa pembudidaya mulai beralih ke kacang tanah. Untuk penerangan di Pulau Larat sudah terjangkau instalasi listrik PLN yang beroperasi dari pukul 18.00 – 06.00 WIT, hanya saja di dua desa paling ujung timur bagian pulau, yaitu desa Lamdesar Barat dan Timur masih padam hingga kini, dikarenakan beberapa instalasi tiang listrik mengalami kerusakan seperti patah maupun jatuh.

PLTS Terpusat di desa Lamdesar Barat dan Desalinasi Air Laut merupakan bantuan sarana dan prasarana pulau terluar yang diberikan oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) kerjasama dengan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Saat ini kondisi kedua sarpras tersebut (PLTS dan desalinasi) sudah dapat beroperasi dengan baik setelah mengalami perbaikan/revitalisasi pada bulan Agustus dan November 2016. Pada tahun 2016 ini, sebuah apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam hal memberangkatkan teknisi PLTS dan Desalinasi untuk mengikuti bimbingan teknis bagi pengelola bantuan. Harapannya, ini sebagai sebuah langkah awal kemandirian dalam pengelolaan, ke depannya diharapkan apabila terjadi kerusakan dapat diatasi terlebih dahulu oleh teknisi lokal/kelompok.

Diharapkan melalui program pendampingan masyarakat ini bisa menjadi stimulus untuk masyarakat setempat agar lebih percaya diri untuk membangun desa dan mengajak kolaborasi semua yang perduli akan kemajuan daerahnya. Laut merupakan masa depan kita, di laut kita jaya, laut adalah halaman depan rumah kita! Semoga kolaborasi terus tumbuh dan terjalin seperti halnya gandengan rantai baja yang saling melengkapi. Lebih ringan bukan kalau dipikul bersama, dan terasa indah proses kerja yang terjadi. Kami percaya dan bisa!

spacer